Pemerintah menyatakan tidak akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini. Namun, ada harapan untuk tahun 2021.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana angkat bicara soal rencana pemerintah yang akan merekrut 1 juta guru pada tahun 2021.
Menurutnya, hal tersebut merupakan usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan masih perlu didiskusikan. “Itu usulan Kemendikbud untuk PPPK(pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Tapi belum selesai dibahas. Masih banyak masalah teknis yang perlu didiskusikan,” katanya saat dihubungi, Rabu (7/10/2020).
Bima mengatakan hal teknis yang masih perlu didiskusikan salah satunya terkait dengan masalah anggaran. Hal ini mengingat bahwa gaji untuk guru baik yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Contoh saja, guru itu pegawai daerah, bukan pegawai Kemendikbud. Jadi yang harus mengusulkan adalah daerah. Kemendikbud tidak bisa mengusulkan. Gaji nanti harus dari APBD (DAU), tidak bisa dari APBNnya Kemendikbud dan lain-lain. Banyak (hal teknis lainnya),” ujarnya.
Masih Validasi
Terkait jumlah 1 juta formasi guru pada CPNS 2021, menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN RB, Andi Rahadian, terkait jumlah formasi guru pada CPNS tahun depan belum ditetapkan secara pasti.
Ia mengatakan saat ini pihaknya masih dalam proses memvalidasi jumlah kebutuhan CPNS guru. "Jumlah kebutuhan CPNS guru untuk tahun 2021 saat ini masih dalam proses validasi, termasuk proses validasi dengan menggunakan data dapodik dari Kemdikbud," katanya pada Kompas.com, Jumat (28/8/2020). Namun, dia mengatakan, diharapkan pada tahun 2021 akan ada rekrutmen CPNS guru.
Tak Kekurangan Secara Nasional
Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Halim, menjelaskan jumlah guru secara nasional berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tercukupi.
"Kalau patokannya adalah data dari Kemdikbud terkait dengan jumlah guru secara nasional lalu dibandingkan dengan jumlah siswa dan rombel itu mencukupi. Tapi konteksnya nasional, makro, rata-rata," katanya.
Menurutnya, persoalan di Indonesia adalah kekurangan guru yang bersifat daerah atau lokal. Kekurangan guru ada di daerah-daerah tertentu, seperti 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).
"Jadi kalau dikatakan kekurangan guru secara nasional tidak. Kalau distribusi guru tidak merata, itu betul," kata Satriwan.

0 Comments